Lenteranegeri.com, Jakarta-Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mendesak reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB. Ia menilai komposisi lima negara anggota tetap lembaga tersebut tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia saat ini.
Pernyataan itu disampaikan Guterres dalam acara Foreign Policy Circle Talks bertema “Eight Decades of the United Nations: What's Next?” di gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Senin, 19 Oktober 2026. Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir turut menghadiri acara tersebut.
Guterres menyoroti komposisi anggota tetap DK PBB yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Cina, Rusia, dan Prancis. Menurut dia, susunan tersebut belum mewakili perkembangan dan keseimbangan kekuatan dunia saat ini.
“Kita juga harus mereformasi Dewan Keamanan. Anggota tetap Dewan Keamanan saat ini terdiri dari tiga negara Eropa, satu negara Amerika Utara, dan negara Asia. Apakah komposisi ini relevan dengan dunia saat ini? Apakah badan ini mencerminkan realitas dunia masa kini? Jelas tidak,” kata Guterres.
Ia menilai reformasi DK PBB menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran organisasi internasional tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Menurut Guterres, struktur yang ada saat ini membatasi kemampuan PBB merespons berbagai konflik internasional secara efektif.
Guterres juga mengkritik tindakan negara-negara anggota tetap DK PBB yang dinilai turut berkontribusi terhadap konflik bersenjata. Ia menyinggung situasi ketika negara yang memiliki tanggung jawab menjaga perdamaian justru terlibat dalam perang dan mengabaikan hukum internasional.
“Sayangnya, saat ini kita justru melihat anggota tetap Dewan Keamanan terkadang memulai perang dengan mengabaikan hukum internasional, yang pada akhirnya sangat membatasi kemampuan PBB dalam memajukan perdamaian dan keamanan dunia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Guterres menekankan pentingnya pendekatan multilateral yang lebih inklusif dalam menghadapi persoalan global. Ia menyebut Indonesia memiliki peran penting untuk mendorong agar kepentingan negara-negara berkembang mendapat perhatian lebih besar dalam pengambilan keputusan internasional.
“Indonesia merupakan suara krusial dalam upaya ini, suara yang memahami bahwa kepentingan negara-negara berkembang harus didengar dan dihormati,” kata Guterres. Ia juga mengapresiasi sikap para pemimpin Indonesia yang berulang kali menekankan perlunya multilateralisme yang lebih inklusif, tangguh, dan mampu menghasilkan langkah nyata.
Desakan reformasi DK PBB telah menjadi bagian dari perdebatan panjang mengenai tata kelola global. Persoalan keterwakilan negara-negara berkembang dan ketimpangan kewenangan dalam pengambilan keputusan menjadi tantangan yang terus disoroti, terutama ketika konflik internasional menguji efektivitas PBB dalam menjalankan mandatnya menjaga perdamaian dunia.
