Lenteranegeri.com, Probolinggo-Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra menyoroti realisasi anggaran cadangan pangan 2026 sebesar Rp 1 miliar yang dinilai belum optimal. Padahal, kebutuhan minimal anggaran untuk sektor tersebut diperkirakan mencapai Rp 2,5 miliar.
Sorotan itu disampaikan Oka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin, 19 Oktober 2026. Rapat tersebut membahas jawaban DPRD atas pandangan umum Bupati terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tahun 2026.
Oka menilai, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dalam merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan. Menurut dia, penambahan anggaran seharusnya diimbangi dengan pelaksanaan program yang terukur.
“Ini yang menjadi ironi bagi kami. Kita memberikan anggaran Rp 1 miliar, mereka meminta tambahan anggaran untuk cadangan pangan, tetapi anggaran Rp 1 miliar ini belum terealisasi secara maksimal,” kata Oka seusai rapat.
Ia mengingatkan, evaluasi penyerapan anggaran tahun ini akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan anggaran 2027. Oka meminta agar penambahan alokasi tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan perangkat daerah menjalankan program.
“Kalau diberikan anggaran Rp 1 miliar tidak mampu diserap secara optimal, maka tahun 2027 jangan sampai Dinas Ketahanan Pangan memiliki anggaran yang lebih besar dari tahun 2026,” ujarnya.
Menurut Oka, sisa waktu hingga akhir Desember 2026 harus dimanfaatkan untuk meningkatkan realisasi program cadangan pangan. DPRD akan menggunakan capaian tersebut sebagai salah satu bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan anggaran tahun berikutnya.
Di luar persoalan anggaran, rapat paripurna juga membahas empat Raperda inisiatif DPRD. Keempatnya meliputi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Ketenagakerjaan, serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Jawaban DPRD atas pandangan umum Bupati dibacakan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sekaligus anggota Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Siska Dwiarianti.
Oka mengatakan, penyampaian jawaban tersebut merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan dengan mengkaji substansi setiap rancangan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Jangan sampai peraturan yang kita buat saat ini bertabrakan atau justru berlawanan dengan peraturan yang ada di atasnya,” kata Oka.
Dalam sektor ketenagakerjaan, salah satu substansi yang menjadi perhatian ialah usulan penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 70 persen. Usulan itu masih memerlukan harmonisasi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diarahkan untuk memperkuat perlindungan usaha pertanian, akses pemasaran, dan kesejahteraan petani. Raperda konservasi diharapkan mendukung pelestarian lingkungan, sedangkan Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan menjadi landasan hukum pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.
Oka berharap pembahasan empat Raperda tersebut menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab persoalan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa fungsi legislasi harus berjalan seiring dengan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Menurut dia, regulasi yang baik perlu didukung pengelolaan anggaran yang efektif agar kebijakan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.
