Lenteranegeri.com, Jakarta-Pemerintah memperkirakan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal IV 2026 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.200 triliun.
“Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun lalu dan ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial,” ujar Suahasil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin, 19 Oktober 2026.
Meski menargetkan belanja lebih tinggi, Kementerian Keuangan tetap menelaah peluang efisiensi anggaran hingga akhir tahun. Suahasil menegaskan, langkah tersebut bukan berarti pemerintah menghentikan atau memangkas belanja, melainkan memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Menurut dia, pemerintah tetap menjalankan program prioritas Presiden. Efisiensi diarahkan pada upaya mencapai keluaran atau output program dengan penggunaan anggaran yang lebih tepat dan hemat. Dengan demikian, penghematan tidak mengurangi pencapaian sasaran yang telah direncanakan.
“Poinnya bukan potong anggaran, tetapi bagaimana mencapai output dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien,” kata Suahasil.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam upaya efisiensi adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Suahasil mengatakan, perubahan tata kelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk di bawah manajemen baru, diharapkan membuka ruang perbaikan dalam pelaksanaan anggaran. Pemerintah akan menelaah kebutuhan dana agar sesuai dengan pelaksanaan program dan target yang ingin dicapai.
Di sisi lain, pemerintah memastikan disiplin fiskal tetap terjaga. Defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar 2,58 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan proyeksi yang telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI. Pemerintah berupaya mempertahankan angka tersebut hingga akhir tahun.
Suahasil juga menyebut penyaluran bantuan pangan yang mulai berjalan pada kuartal IV 2026 sebagai salah satu instrumen untuk menopang konsumsi masyarakat, terutama kelompok penerima manfaat. Belanja pemerintah diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus mendukung keberlanjutan layanan publik dan program perlindungan sosial.
“APBN menumbuhkan ekonomi, APBN melindungi masyarakat, dan dilaksanakan dengan efisien dan kredibel,” ujar Suahasil.
