Lenteranegeri.com, Klaten-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (15/10/2026). Operasi tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan uang dari proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta dugaan pemberian kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait audit.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, perkara tersebut diduga melibatkan penerimaan oleh penyelenggara negara dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Penyidik masih mendalami dugaan penerimaan yang berkaitan dengan berbagai urusan pemerintahan di Kabupaten Klaten.
"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD," kata Budi kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).
Selain dugaan penerimaan uang dari OPD, KPK juga mendalami dugaan pemberian uang oleh bupati kepada oknum BPK terkait proses audit. Dugaan tersebut menjadi salah satu bagian dari perkara yang tengah ditelusuri penyidik.
"Selain itu, ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit," ujar Budi.
Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan 19 orang lainnya. Mereka diamankan di wilayah Klaten dan Jakarta. Namun, identitas serta peran masing-masing orang yang diamankan belum diungkapkan secara terperinci dalam keterangan tersebut.
Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai. Berdasarkan penghitungan awal, jumlah uang yang disita mencapai sekitar Rp 1 miliar. KPK menyatakan penghitungan barang bukti tersebut masih berlangsung.
"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar," kata Budi.
Sebelum informasi tersebut disampaikan, tim KPK dikabarkan mendatangi rumah dinas Hamenang sekitar pukul 07.00 WIB. Rombongan kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 08.15 WIB dan tiba di Markas Polresta Klaten pada pukul 08.25 WIB untuk pemeriksaan. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten juga disebut turut diperiksa di Aula Satya Haprabu Mapolresta Klaten.
Hingga berita ini disusun, perkembangan penyidikan dan status hukum pihak-pihak yang diamankan masih menunggu keterangan resmi lebih lanjut dari KPK. Dugaan keterlibatan setiap pihak perlu merujuk pada hasil penyidikan dan pengumuman resmi lembaga antirasuah tersebut.
