Lenteranegeri.com, Malaysia - Anggota parlemen oposisi Malaysia, Kalam Salan, menyampaikan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas batas hingga berdampak pada Malaysia. Menariknya, Kalam menyampaikan seruan tersebut menggunakan bahasa Jawa dalam sidang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran 2027 di Dewan Rakyat Malaysia, Rabu (21/10/2026).
Dilansir dari Malaysia Kini, Kalam merupakan anggota Partai Perikatan Nasional (PN) yang mewakili daerah pemilihan Sabak Bernam. Ia memilih bahasa Jawa agar pesan dan keluhan masyarakat Malaysia mengenai kabut asap dapat tersampaikan secara langsung kepada pemerintah Indonesia.
"Kepada Bapak Prabowo yang dihormati, mohon ambil tindakan segera untuk memadamkan kebakaran dan memastikan masalah (kabut asap) ini tidak terulang setiap tahun," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat di kedua negara menginginkan lingkungan yang sehat dan terbebas dari polusi asap. "Kami menginginkan langit yang cerah, udara yang bersih, serta kehidupan yang sehat bagi masyarakat di kedua negara," tambahnya.
Kalam juga mengkritik anggapan yang menjadikan persoalan kabut asap sebagai bahan lelucon, termasuk pernyataan bahwa hutan Indonesia selama ini telah menyediakan oksigen bagi Malaysia.
"Apakah pohon-pohon di Malaysia terbuat dari plastik sehingga tidak mampu menghasilkan oksigen?" tanyanya.
Sampaikan Keluhan Warga Malaysia dalam Bahasa Jawa
Dalam rekaman sidang yang disiarkan melalui kanal YouTube Parlemen Malaysia, Kalam membuka pernyataannya dengan menyapa Prabowo menggunakan bahasa Jawa.
"Assalamualaikum, Pak Prabowo. Pripun kabare? Paringi waras, nggih," ucapnya, yang berarti, "Assalamualaikum, Pak Prabowo. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu."
Setelah itu, ia menjelaskan persoalan kabut asap yang menurutnya berulang setiap tahun dan berdampak hingga ke wilayah Malaysia.
"Kula arep ngomong soal asap kabut sing saben taun kok metu saka Indonesia nganti Malaysia," katanya. Artinya, ia ingin membicarakan kabut asap yang setiap tahun berasal dari Indonesia dan mencapai Malaysia.
Kalam menggambarkan dampak asap kebakaran hutan terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Paparan asap membuat warga mengalami batuk, tenggorokan gatal, hingga sesak napas. Kondisi tersebut juga mengganggu kegiatan pendidikan, pariwisata, dan pekerjaan di sektor perkebunan.
"Sekolah nganti tutup, pariwisata dadi sepi, lan wong-wong sing nyambut gawe neng kebon ora bisa padha kerja," ujarnya. Pernyataan itu berarti sekolah terpaksa tutup, pariwisata menjadi sepi, dan para pekerja perkebunan tidak dapat bekerja seperti biasa.
Ia turut menyoroti dampak kabut asap terhadap warga Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia. Ketika pekerjaan terganggu, para pekerja berisiko kehilangan penghasilan dan kesulitan mengirimkan uang kepada keluarga mereka di Indonesia.
"Ora bisa kerja, ora oleh duit. Urip arep terus piye? Arep ngirim duit kanggo anak bojo neng Indonesia," katanya. Artinya, tanpa pekerjaan dan penghasilan, para pekerja akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mengirim uang kepada anak dan istri mereka di Indonesia.
Atas kondisi tersebut, Kalam meminta agar persoalan kabut asap tidak dianggap sepele atau dijadikan bahan candaan.
"Mula, aja malah iki digawe guyonan, digawe lucu-lucuan, ngomong nek Indonesia wis ngirim oksigen neng Malaysia," ujarnya.
Ia kembali mempertanyakan anggapan bahwa hutan Indonesia menjadi pemasok oksigen bagi Malaysia.
"Alas Malaysia kuwi apa, mung pokok plastik? Ora bisa ngasilake oksigen?" katanya, yang berarti, "Memangnya hutan Malaysia hanya terbuat dari plastik? Tidak bisa menghasilkan oksigen?"
Menutup pernyataannya, Kalam kembali meminta Prabowo segera menangani kebakaran hutan dan mencegah terulangnya kabut asap lintas batas.
"Pak Prabowo, tulung masalah iki enggal ditangani. Kobongan alas kudu dipateni. Aja meneh-meneh saben taun Malaysia lan Indonesia padha nandhang susah merga asap," tuturnya.
Ia berharap masyarakat kedua negara dapat menikmati langit yang cerah, udara bersih, dan kehidupan yang lebih sehat.
"Kita kabeh pengin langit padhang gumebyar, udarane resik, ambegane lega, lan uripe sehat saklawase," katanya.
Dorong Kerja Sama ASEAN Tangani Kabut Asap
Selain mendesak Indonesia mengambil tindakan, Kalam juga mengusulkan agar pemerintah Malaysia memanfaatkan jalur diplomatik untuk memperkuat upaya regional dalam menangani polusi kabut asap lintas batas.
Dikutip dari kantor berita Bernama, Kalam menyarankan Malaysia mendesak Filipina, yang memegang keketuaan ASEAN pada 2026, untuk memimpin upaya bersama dalam mengatasi persoalan tersebut.
Usulan yang disampaikan mencakup penguatan penegakan hukum lintas negara, pengembangan sistem peringatan dini berbasis pemantauan satelit, serta pembentukan tim tanggap darurat regional.
Ia juga mendorong penguatan implementasi Perjanjian ASEAN tentang Polusi Kabut Lintas Batas melalui mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif. Selain itu, Kalam mengusulkan pembentukan dana regional untuk mendukung pencegahan kebakaran, restorasi lahan gambut, dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Malaysia Diminta Tuntut Pertanggungjawaban Perusahaan
Persoalan kabut asap juga disoroti anggota parlemen Mohamad Shafizan Kepli dari Gabungan Parti Sarawak (GPS), yang mewakili daerah pemilihan Batang Lupar. Ia menilai Malaysia perlu mempertahankan tekanan diplomatik melalui mekanisme regional sekaligus mendorong pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan penyebab kabut asap lintas batas.
Shafizan mencontohkan langkah Singapura yang telah mengeluarkan pemberitahuan tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Lintas Batas kepada 10 perusahaan di Indonesia yang diduga terlibat dalam aktivitas pembakaran penyebab kabut asap.
Ia mempertanyakan apakah Malaysia memiliki ketentuan hukum serupa dan bersedia mengambil langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
"Pertanyaan saya adalah: apakah Malaysia memiliki ketentuan hukum yang serupa? Akankah pemerintah mengambil tindakan hukum, seperti yang telah dilakukan Singapura?" tanyanya.
Menurut Shafizan, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Malaysia tidak boleh terus terdampak oleh persoalan kabut asap yang berulang.
Desakan dari kedua anggota parlemen tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan di dalam negeri, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan hubungan antarnegara. Penguatan penegakan hukum serta kerja sama regional dinilai penting untuk mencegah kabut asap lintas batas kembali terjadi.
